Forum Konsultasi Publik merupakan Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik atau penerima layanan dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan. p
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.
Bertempat di Hotel Swissbell (01/11/2023) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik tentang Reviu Standar Pelayanan Publik Balai POM di Jambi dengan peserta sebanyak 50 orang , dengan Tujuan
- Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat atas permasalahan yang ada.
- Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanna yang diterima selaku pengguna layanan.
Hadir pada pertemuan wakil Gubernur Jambi Bapak Abdullah Sani,OPD dan Stake Holder terkait, KPID , LPKNI, Media Masa , pelaku Usaha , Organisasi Masyarakat IPEMI, SALIMAH dan ASMAMI.
Kepala Balai POM di Jambi Veramika Ginting, dalam sambutannya menyampaikan capaian kinerja Layanan Publik Balai POM di Jambi serta inovasi Pelayanan Publik pengujian Sampel Uji pihak ketiga ‘Si Pelamban V2.3“ yang memudahkan pelanggan dalam mengakses sertifikat hasil uji secara langsung.
Dalam sambutannya Abdullah Sani menyampaikan peran BPOM di Daerah Jambi sangat penting dalam pengawasan obat dan makanan serta memberi layanan pendampingan produk UMKM agar dapat lebih berkembang di pasar internasional.
Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Balai POM di Jambi dengan KPID Jambi dan MoU Balai POM di Jambi dengan Organisasi SALIMAH , serta penyerahan sertifikat Izin Edar kepada 6 pelaku usaha pangan yang telah memeperoleh izin edar dari Badan POM. (mr)
ublik.
