Rabu, 16 April 2025- Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi, Mustofa Anwari,S.Si,Apt mengawali tugas setelah serah terima jabatan pada Jum’at 11 April 2025 dengan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah instansi lintas sektor dalam rangka memperkuat sinergitas dan kolaborasi kinerja antar lembaga di wilayah Provinsi Jambi.
Kunjungan ini merupakan langkah awal Mustofa Anwari setelah resmi menjabat sebagai Kepala Balai POM Jambi, sekaligus bentuk komitmennya dalam membangun koordinasi yang lebih solid antara Balai POM di Jmabi dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kota Jambi, Badan Pertanahan Nasional/ ATR Kota Jambi KPKNL Jambi dan akan dilanjutkan ke Lintas sektor terkait lainnya
“Sinergi lintas sektor sangat penting dalam upaya pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami ingin memperkuat komunikasi dan kerja sama agar setiap kegiatan pengawasan bisa lebih efektif dan berdampak nyata,” ujar Mustofa Anwari .
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, seperti Peningkatan Layanan Publik di Mall Pelayanan Publik, Kolaborasi pendampingan UMKM Lokal, perencanaan tindak lanjut pembangunan di lokasi baru gedung Balai Pom di Jambi , penguatan pengawasan produk sediaan Farmasi dan Pangan Olahanan , pemberantasan peredaran obat ilegal, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk yang terjamin keamanannya.
Mustofa juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam penanganan cepat terhadap temuan lapangan, “Balai POM tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah dan mitra kerja agar pengawasan bisa berjalan komprehensif,” tambahnya.
Kegiatan koordinatif ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, yang menilai pendekatan kolaboratif merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan di lapangan.
Dengan semangat baru dan sinergi yang diperkuat, Balai POM Jambi di bawah kepemimpinan Mustofa Anwari diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik secara lebih optimal. (mr).
